A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 127

Backtrace:

File: /home/salam/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 127
Function: _error_handler

File: /home/salam/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/salam/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/salam/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/salam/public_html/v2/index.php
Line: 324
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 139

Backtrace:

File: /home/salam/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 139
Function: _error_handler

File: /home/salam/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 51
Function: _userAgent

File: /home/salam/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 14
Function: browser_user

File: /home/salam/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/salam/public_html/v2/index.php
Line: 324
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 127

Backtrace:

File: /home/salam/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 127
Function: _error_handler

File: /home/salam/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 165
Function: _userAgent

File: /home/salam/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/salam/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/salam/public_html/v2/index.php
Line: 324
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: ub

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 139

Backtrace:

File: /home/salam/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 139
Function: _error_handler

File: /home/salam/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 165
Function: _userAgent

File: /home/salam/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 15
Function: os_user

File: /home/salam/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/salam/public_html/v2/index.php
Line: 324
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/salam/public_html/v2/system/core/Exceptions.php:271)

Filename: models/Counter_model.php

Line Number: 23

Backtrace:

File: /home/salam/public_html/v2/application/models/Counter_model.php
Line: 23
Function: setcookie

File: /home/salam/public_html/v2/application/controllers/Home.php
Line: 16
Function: simpanPengunjung

File: /home/salam/public_html/v2/index.php
Line: 324
Function: require_once

Kabupaten Magelang
 

Lomba PKDRT Tingkat Nasional

AY Berita Terkait Tugas dan Fungsi

Desa Sirahan Kecamatan Salam maju untuk mengikuti lomba PKDRT Tingkat Nasional, lomba dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2019.

Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan  dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Misi dari Undang-undang PKDRT ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT.

Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan keekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atapun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khusunya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontraversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, UU PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT merupakan terbosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindaklanjuti.{jcomments off}